"PEREMPUAN PUNAN DAN TATO" DALAM PAMERAN SENI RUPA NUSANTARA DI GALERI NASIONAL

Pontianak, 12/7 (ANTARA) - Tato pada perempuan Punan, ciri yang membedakan keberadaan suku itu dengan suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan, ikut dalam Pameran Seni Rupa Nusantara pada Galeri Nasional, Jakarta, 11-27 Juli mendatang.

Foto mengenai tato perempuan Punan tersebut merupakan karya Fotografer asal Kalimantan Barat, Sugeng Hendratmo (42).

Sugeng yang saat dihubungi sedang berada di Jakarta, Kamis, mengatakan, ikut serta dalam pameran tersebut setelah lolos dalam seleksi yang dilakukan oleh para kurator nasional.

Ia sengaja memilih foto yang bercerita tentang tato pada perempuan Punan dari sekitar 100 karya master tentang budaya yang dimilikinya.

Dipilihnya foto Perempuan Punan dan Tato tersebut, bukan tanpa alasan. "Saya menyadari, saat ini budaya itu hampir punah," katanya.

Menurut dia, obyek yang diambil dalam karya foto itu, adalah tangan seorang perempuan yang sudah berusia 80-an tahun yang memegang bulu burung enggan.

Foto tersebut menggambarkan krisis budaya yang ada di Indonesia yang akan punah.

"Salah satu budaya yang akan punah itu ada di suku Ovongan yang tinggal di Tanjung Lokang (Kabupaten Kapuas Hulu-red). Saat ini hanya ringgal enam perempuan yang bertato. Mungkin 10 tahun yang akan datang, tradisi tato pada perempuan Punan itu sudah hilang," kata fotografer yang kaya pengalaman mengabadikan budaya dan alam Kalbar dalam obyek foto tersebut.

Menurut dia, mengabadikan obyek itu mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan budaya warisan leluhur mereka.

"Selain enam perempuan bertato itu, saat ini tidak ada lagi generasi penerus yang mengikuti dan mempertahankan budaya itu," kata Sugeng yang menyatakan sempat vakum dari aktivitas melukis karena "tergila-gila" dengan dunia fotografi.

Pameran Seni Rupa Nusantara yang dibuka di Galeri Nasional Jakarta, Rabu malam itu berlangsung hingga 27 Juli mendatang.

MISI RPJPN INDONESIA 2005-2025 DIJABARKAN BERTAHAP DALAM RPJM

Pontianak, 11/7 (ANTARA) - Delapan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Visi RPJPN 2005-2025 Indonesia, adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Visi tersebut direalisasikan melalui delapan misi pembangunan," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta dalam sambutan Sosialisasi RPJPN tahun 2005-2025 yang dibacakan Inspektur Utama Bappenas, Bagus Rumbogo AK, di Pontianak, Rabu.

Sosialisasi RPJPN kali ini diikuti jajaran pemerintah daerah pada empat provinsi di Kalimantan, dan merupakan sosialisasi ketujuh setelah disahkannya Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 pada Januari lalu.

Menurut Menteri, acara sosialisasi, merupakan media untuk memberikan informasi secara langsung kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan, serta masyarakat luas mengenai isi RPJPN 2005-2025.

"Dengan diterbitkannya UU tentang RPJPN, maka pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan telah memiliki acuan pembangunan untuk 20 tahun ke depan," jelasnya.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, menurutnya, merupakan pelaku sejarah dalam penyusunan rencana pembangunan RPJPN, karena memiliki sejarah cukup panjang ketika naskah awal mulai disiapkan oleh Bappenas pada tahun 2002 lalu.

Hal itu disusul dengan proses konsultasi publik dan mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk para pakar keilmuan, dan disampaikan kepada DPR RI pada awal 2005 dan disetujui menjadi undang-undang pada tahun ini.

Menurut Menteri lagi, RPJPN 2005-2025 berisi visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan dalam berbagai bidang yang berdimensi jangka panjang, serta penjabaran dan pelaksanaan RPJPN 2005-2025 ke dalam empat periode.

Empat periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), terdiri dari tahap pertama tahun 2005-2009, tahap kedua 2010-2014, tahap ketiga 2015-2019 dan tahap keempat 2020-2024.

Adapun tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM itu, meliputi RPJM ke-1, diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang, yang ditujukan menciptakan Indonesia aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

RPJM ke-2, ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang. Menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan serta penguatan daya saing perekonomian.

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Sedangkan RPJM ke-4, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

AJI PONTIANAK KECAM REKOMENDASI RAKERNAS APPSI

Oleh: Teguh Imam Wibowo

Pontianak, 11/7 (ANTARA) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak menolak salah satu rekomendasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kepada Presiden agar kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah tidak diizinkan untuk diekspos ke publik demi menjaga citra dan legitimasi Pemerintah di mata masyarakat yang cenderung merosot dalam beberapa tahun terakhir.

"Publik berhak untuk tahu dan hal itu tidak dapat dihindari," kata Sekretaris AJI Pontianak, M Aswandi di Pontianak, Rabu.

Ia menambahkan, menjadi resiko seorang pejabat publik untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat termasuk hal-hal pribadi meski secara etis kurang tepat.

Menurut dia, apabila pejabat publik yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan dan melanggar aturan hukum yang berlaku, tentu tidak perlu merasa ketakutan apabila mulai "bersentuhan" dengan aparat penegak hukum.

"Rekomendasi yang ingin memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat itu dapat berbalik menjadi semakin menjatuhkan citra pemerintah," ujar kontributor salah satu media elektronik nasional itu.

Hal itu, lanjut Aswandi, menunjukkan bahwa masyarakat sudah jenuh dan bosan dengan sikap pejabat publik yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang.

"Seharusnya, pejabat publik meniru rekan mereka yang memang memiliki prestasi di tingkat lokal maupun nasional dalam memimpin daerah serta pemberantasan korupsi. Bukan menyalahkan proses penegakan hukum," katanya.

Ia juga mengingatkan media massa untuk mematuhi etika jurnalistik seperti hanya mencantumkan inisial nama seseorang yang diduga melakukan kejahatan hingga putusan yang sifatnya tetap.

"Konsistensi untuk hanya mencantumkan inisial sepatutnya dilakukan media massa dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Aswandi.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Pontianak yang berlangsung 9-11 Juli, salah satu rekomendasi tersebut terkait dengan maraknya kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) APPSI, Yeremias T Keban, usai Rakernas mengatakan, ekspos ke publik disarankan ditunda hingga kasus dimaksud memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan dan pelakunya ditetapkan sebagai terdakwa.

Menurut dia, gencarnya penegakan hukum dalam membasmi korupsi di daerah membuat Gubernur maupun Bupati/Walikota kesulitan untuk mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dukungan dari Presiden terkait dengan rekomendasi tersebut dapat berupa Instruksi Presiden (Inpres) atau sejenisnya yang mendukung kepala daerah dalam mengembangkan kreatifitas untuk membangun daerah masing-masing.

Yeremias yakin keinginan APPSI tersebut tidak akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.

Ia mencatat setidaknya terdapat empat gubernur yang masih tersangkut kasus dugaan korupsi seperti Usman Ja'far (Kalbar), Mardiyanto (Jawa Tengah), Ali Mazi (Sulawesi Tenggara) dan Danny Setiawan (Jawa Barat).

Ketua Umum APPSI, Sutiyoso di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Rakernas APPSI di Pontianak, Senin (9/7) meminta adanya kebijakan khusus dalam penanganan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah.

Ia mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, cenderung menimbulkan pemberitaan yang tendensius.

"Permasalahan timbul saat pada penanganan korupsi disambut politisasi yang berujung tendensius serta memperkeruh suasana sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakefektifan pemerintahan di daerah," ujar Sutiyoso.

PERNIK NUSANTARA DALAM PAMERAN SENI RUPA SE-INDONESIA

Pontianak, 11/7 (ANTARA) - Puluhan karya seni rupa dari sejumlah provinsi dipertunjukan dalam Pameran Seni Rupa se-Indonesia yang berlangsung di Museum Negeri Kalimantan Barat, 8 - 13 Juli 2007.

Karya seni yang dipajang dalam gedung Museum Negeri Kalbar itu, di antaranya lukisan berjudul "Meniti Garis Tradisional Kalbar" karya A Halim Rahman, "Pasar Terapung" karya Rizali Noor dari Kalimantan Selatan, "Jermal yang Masih Panjang" karya Mirza Adrianus (Sulawesi Selatan).

Seorang peserta dari Kalbar, Sugeng Hendratmo, 43, Rabu malam, menyatakan pada pameran tersebut ia menampilkan dua karya berjudul "Polling Para Badut" dan "Happy and Sad".

Ia menyatakan sejak dua tahun belakangan ia berkonsentrasi pada karya bertema kritik sosial. Dalam "Polling Para Badut", Sugeng mengritik cara para elit politik daerahnya dalam mengundang simpati masyarakat untuk persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah November mendatang.

"Saya melihat ada kelucuan. Calon kepala daerah mengikuti 'polling'. Kalau ingin mendapat perhatian masyarakat, semestinya mereka menawarkan visi dan misi yang sejalan dengan keinginan masyarakat," katanya.

Karena itu pula, pada karya tersebut, Sugeng menampilkan simbol wajah para elit politik yang berlomba-lomba mengejar prosentase perolehan suara melalui polling yang disiarkan media massa.

Sementara melalui karya berjudul "Happy and Sad", Sugeng mencoba melukiskan bahwa saat ini hanya sedikit orang yang hidup senang dan lebih banyak orang yang merasakan kesusahan dalam hidupnya.

"Sehingga wajah orang senang yang ditampilkan dalam lukisan itu, tidak sebanyak wajah yang sedang bersedih," jelasnya.

Sugeng menampilkan dua karya dengan media cat minyak dan kanvas itu pada bingkai berukuran 70x70 cm.

Selain karya pelukis kelahiran Pontianak tersebut, terdapat karya pelukis dari Ambon, Nicolas Manuputty, berjudul "Celo dan Topeng", pelukis asal Jawa Timur, Agus Koecink berjudul "Karya Wi Bangga" dan "Pop AH", pelukis asal Kendari, A Muhamad Arsyad berjudul "Hikmah Sholat" dengan media kayu ukuran 40x55 cm, asal Tanjung Karang (Bandar Lampung), Thomenk, berjudul "Kunci".

Juga terdapat karya dari pelukis asal Papua, Luis Ambiri, dengan judul "Air Sungai", "Goa Pinggiran Lau", "Panorama", dan "Pesisir Pantai".

Dari Sulawesi Tenggara, berjudul "Sope-Sope" dan "Rumah Nelayan" dengan media kulit telur, karya Najamuddin, dan dari Bengkulu berjudul "Menanti 2", karya Kojoen dengan media campuran cat, kayu dan keran air.

Kemudian dari Nusa Tenggara Barat, menampilkan 10 wayang dari suku Sasak. Terdiri dari Samtanus, Tamtanus, Raja Nursiwan, Munigarim, Jayeng Rana, Umar Maya, Umar Madi, Selandir, Lurah, dan Gunungan.

Pelukis asal Kalbar yang juga ikut memamerkan karyanya, Eugene Yohanes Palaunsoeka, Joni Putra dengan karya berjudul "Menatap Cakrawala", Zul MS dengan karya berjudul "Black Orchid", Drs M Zain berupa seni pahat kayu khas Dayak, Syamsul Rizal berjudul "Berlayar".

Pameran seni rupa tersebut diadakan berkaitan dengan Temu Taman Budaya se-Indonesia yang berlangsung sejak 8-13 Juli di Pontianak.

MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT MELALUI CREDIT UNION

Oleh: Nurul Hayat

Ny. Hadiah (50) dan suaminya, Ariadi (53) terlihat tekun membuat anyaman daun nipah, guna menyambung atap rumah mereka yang pada Minggu (8/7) akan ramai dikunjungi tetamu.

"Anak saya yang nomor dua akan menikah. Silakan datang," kata perempuan dengan tiga anak warga Dusun Parit Cik Mina, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Kalbar, Sabtu pekan lalu.

Tak ada yang istimewa di rumah seukuran tipe-45 KPR-BTN itu. Kursi tamu dengan kain pembungkus bewarna coklat tua terlihat mulai reot karena aus. Kursi tersebut tampak menghiasi ruang tamu berukuran 6 x 3 meter.

"Silakan duduk, beginilah rumah kami. Tidak ada persiapan apa-apa. Seadanya saja," kata Hadiah, kembali berbasa-basi. Pembicaraan pun kemudian beralih mengenai 'credit union'.

Ny. Hadiah menyambut antusias pembicaraan itu, karena ia sendiri telah menjadi anggota aktif CU (credit union) selama empat tahun, dan mengaku telah mendapatkan manfaatnya.

Kalau soal CU, ia menyatakan senang membicarakannya. Karena keberadaan CU telah membantu keluarganya mempertahankan kelangsungan hidup sebagai petani. "Saya sudah dua kali meminjam uang melalui CU. Tidak banyak, sekali untuk membeli tanah dan satunya lagi untuk membeli motor," kata Hadiah sambil tersenyum.

Bersama Hadiah, tampak duduk petani lain, Taksiah, 39. Ia pun tak berbeda jauh dengan Hadiah, telah pula memanfaatkan jasa CU untuk mengembangkan lahan pertanian keluarganya.

"Saya sudah tiga kali meminjam. Dua kali untuk membeli tanah dan sekali membeli motor," kata perempuan yang lahir dan besar di Parit Cik Mina itu.

Menurut Taksiah, menjadi anggota CU memberinya kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Jika melalui lembaga keuangan lain, semisal perbankan, mesti dengan agunan berupa sertifikat tanah dan rumah atau lainnya. Melalui CU, setiap anggota dapat meminjam asalkan memiliki tabungan.

"Yang penting kita menabung secara rutin. Uang tabungan yang ada menjadi syarat peminjaman sebesar 250 persennya," kata perempuan berambut sebahu itu.

Taksiah mengatakan, dia telah dua kali meminjam untuk membeli tanah. Pinjaman pertama sebesar Rp15 juta pada tahun 2004, disusul dengan peminjaman kedua dengan besar yang sama setahun kemudian. "Saat ini pun saya sedang melunasi peminjaman ketiga yang digunakan untuk membeli motor," katanya.

Karena telah memiliki motor, Hadiah maupun Taksiah tidak perlu susah-susah lagi mencicil pembayaran kredit di CU Muare Pesisir pada setiap bulannya. Karena dengan mengendarai motor, perjalanan sejauh tiga kilometer dari tempat tinggal mereka terasa dekat.

Hadiah menyatakan, meski hidupnya terlihat sederhana, namun rutinitas menabung di 'credit union' selalu dilakukan setiap bulan, entah berapa pun besar uang yang disetorkannya. "Kalau ada banyak uang, saya berusaha menabung lebih, sekalian menyicil kredit. Tetapi kalau hanya punya uang Rp20 ribu pun, tetap ditabung," katanya.

Sementara Taksiah, menambahkan, ia menggunakan uang hasil pinjaman melalui CU untuk membuat tambak ikan betutu di parit depan rumahnya. Pengembangan ikan sudah dimulai sejak lima bulan lalu. Banyak pembeli datang dari Kota Pontianak. Ada di antara mereka memesan benih ikan milik Taksiah.

Hadiah dan Taksiah, sama-sama anggota Credit Union Muare Pesisir. Lembaga ini didirikan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (Gemawan) dan Jaringan Rakyat Kakap (JRK) pada 10 Mei 2003. Lembaga itu merupakan CU pertama yang didirikan oleh masyarakat pesisir Kalimantan Barat.

Selain CU Muare Pesisir, terdapat 47 CU lain berada di bawah Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3D) Kalimantan yang dewasa ini menjadi lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan mendapatkan kepercayaan dari sekitar 334.119 anggota.

Pengertian CU

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Credit Union? Yakni koperasi kredit, berasal dari kata "credere" yang berarti percaya dan "union" yang berarti perkumpulan.

Karena itu, credit union adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan kepada sesama anggota dengan bunga yang layak dan untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Menurut sejarahnya, credit union lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman. Lembaga ini digagas seorang walikota Flammersersfield, Jerman Barat, bernama Friedrich Wilhem Raiffeisien. Itu dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram yang dihadapi oleh warganya.

Ketua BK3D Kalimantan Anselmus Robertus Mecer, mengatakan, sering kali orang memberikan nama secara "hitam putih". Padahal walaupun ada kesamaan, namun ibarat orang membuat kue dengan bahan yang sama, akan tetapi memiliki racikan yang berbeda.

"Karena itu, seringkali orang menyebut koperasi kita ini, sebagai koperasi simpan pinjam. Padahal salah dan itulah yang fatal. Karena kata-kata itu menggambarkan pemikiran. Jika dengan konsep simpan pinjam maka dapat dipastikan tidak akan berjalan. Sudah banyak kasus seperti itu terjadi. Maka dari itu, koperasi yang dijalankan oleh kita diberi nama credit union," katanya.

Ia mengatakan, kata "credit" berasal dari "credere" atau Kepercayaan. Dalam koperasi itu, menekankan kepada kumpulan orang. Orang berkumpul bersama harus saling percaya. Jika tidak, maka tidak akan bisa bekerjasama. Kalau bersama-sama bekerja tetapi saling menghujat, dapat dipastikan pekerjaan itu tidak membawa hasil.

Maka bekerja dalam kumpulan orang tetapi tidak sembarangan. Melainkan orang yang saling percaya. Harus ada keterbukaan dalam segala macam persoalan dan mereka yang menjadi anggota harus sudah mengikuti pendidikan untuk memahami kebersamaan itu.

Pendidikan yang diberikan di credit union, menurut AR Mecer tidak seperti pendidikan di sekolah, hubungan antara guru dengan murid, dan murid dianggap kosong (tidak tahu). "Pendidikan yang diberikan di credit union, merupakan pendidikan orang dewasa," kata pendiri Credit Union Pancur Kasih pada tahun 1987 itu.

Menurut ia, kemunculan lembaga tersebut di Indonesia bermula pada sekitar tahun 1960-an. Credit union mulai dikembangkan oleh seorang pastor Katolik dari Jerman yang datang ke Indonesia. Sementara pengembangan ke Kalbar berlangsung tahun 1975, melalui pelatihan yang diikuti 40 kelompok.

Namun dalam perkembangannya, credit union tersebut "menghilang". Pada sekitar tahun 1985, diadakan sosialisasi ulang yang diikuti oleh sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat, salah satunya dari Pancur Kasih. Gagasan pendirian credit union kembali muncul sehingga terbentuklah CU Khatulistiwa Bhakti pada 12 Mei 1985 disusul CU Pancur Kasih pada 28 Mei 1987.

Seiring dengan perjalanan waktu, CU-CU terus bermunculan hingga Desember tahun 2006, sehingga CU yang dinaungi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah Kalimantan kini telah beranggota 48 credit union primer.

Produk CU

Ada banyak bentuk produk simpanan dan pinjaman yang disiapkan CU untuk mengundang simpati, sehingga jumlah anggotanya terus bertambah. Misalnya, produk yang disiapkan oleh CU Muare Pesisir, meliputi Simpanan Saham, yakni simpanan masa depan dengan balas jasa simpanan 15 persen per tahun tanpa potongan pajak dan administrasi.

Menurut Sapiah, 27, pengurus CU Muara Pesisir Tempat Pelayanan Sungai Itik, Simpanan saham bisa dijadikan dasar anggota untuk melakukan pinjaman.

Selain itu anggota juga dilindungi oleh "Jalinan" pada usia produktif dengan umur maksimal 70 tahun, yaitu santunan solidaritas (Tunas) sebesar 100 persen dari saldo simpanan, dengan plafon kurang dari Rp25 juta.

Di CU itu, ada pula simpanan perlindungan piutang (Lintang) berupa penghapusan pinjaman dengan plafon kurang dari Rp75 juta, apabila anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami cacat tubuh total.

Produk lainnya adalah "Sampan" (simpanan harian), yakni simpanan anggota harian (simpanan non saham) yang dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja, dengan imbalan 6 persen per tahun, tanpa potongan pajak dan administrasi.

Berikutnya, "Tahar" (tabungan hari raya), merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi anggota CU yang disetor minimal Rp25 ribu per bulan, dan hanya dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo 1 bulan sebelum hari raya, dengan balas jasa simpanan 10 persen per tahun.

Sementara itu, pinjaman yang diberikan kepada anggotanya pun bervariasi, mulai dari pinjaman usaha produktif dengan plafon Rp75 juta, pinjaman konsumtif Rp75 juta, pinjaman pendidikan Rp5 juta, pinjaman darurat Rp10 juta dan pinjaman kapitalisasi Rp25 juta. Namun realiasinya disesuaikan dengan saldo tabungan anggota yang bersangkutan.

Khusus untuk pinjaman kapitalisasi (pinjaman untuk ditabung kembali), menurut Sapiah, besarnya tidak berdasarkan saldo simpanan dan dengan bunga angsuran 1,75 persen menurun.

Sementara CU Pancur Kasih yang kini telah beraset Rp396 miliar lebih, menurut Ketua Dewan Pengurusnya, Norberta Yati Lantok, memiliki produk simpanan dan pinjaman yang meliputi simpaman saham, terdiri dari Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (SW), Simpanan Balas Jasa Harian: Simpanan Saale'atn (SS), Pangari, Titipan Hari Raya, dan Simpanan Berjangka yang terdiri dari Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) dan Sejahtera Hari Tua (Sehat).

Untuk bentuk pinjaman, meliputi Pinjaman Produktif, Pinjaman Konsumtif dan Pinjaman Darurat. Sama halnya dengan CU Muare Pesisir, balas jasa pinjaman yang berlaku umum di CU itu 2 persen menurun atau 1,5 persen tetap.

Selain itu, CU dengan jumlah anggota terbanyak dari CU lain yang mencapai 60. 786 orang itu, memberikan jasa lain, berupa solidaritas kesehatan (Solkes), Santunan Rawat Inap (Sri) dan Panamutn Bahata Subayatn (PanaBas) yakni santunan duka bagi anggota yang meninggal.

Ketika masyarakat membutuhkan dana segar namun tidak bisa dengan mudah mendapat tanpa memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat tanah, rumah, atau bentuk lainnya, kehadiran credit union menjadi pilihan yang membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Begitu pula yang dirasakan Taksiah yang telah menerima manfaat dari kehadiran koperasi kredit di tempat tinggalnya sejak 2003 tersebut. Saat ini, perempuan dengan anak tiga itu sudah menikmati hasil dari rutinitas menabung melalui credit union dan juga telah mendapatkan bantuan kredit sebanyak 3 kali.

"Orang seperti kami ini, mendapat kemudahan dengan urusan peminjaman uang untuk keperluan usaha," kata Taksiah yang memiliki lahan padi seluas 1,5 hektare hasil dari meminjam melalui CU Muare Pesisir. Ia menyatakan setelah tua dapat menerima manfaat besar itulah yang diharapkan para anggota credit union.

Pada awal berdirinya, credit union lahir dalam upaya membantu mereka yang tidak beruntung mendapat kredit melalui perbankan atau lembaga keuangan lain. Namun saat ini anggotanya datang dari berbagai golongan dengan tujuan yang sama yakni membangun ekonomi menuju kesejahteraan di usia tua.

"Muda menabung tua beruntung", bukan hanya slogan bagi credit union, kata Taksiah menutup pembicaraannya.

SEBANYAK 12 KELOMPOK PENAMBANG EMAS BEROPERASI DI MAKAM JUANG MANDOR

Pontianak, 29/6 (ANTARA) - Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, Tri Budiarto menyatakan saat ini terdapat sebanyak 12 kelompok penambang emas tanpa izin yang beroperasi di kawasan konservasi Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak.

"Setiap kelompok beranggota 8 - 12 orang. Dalam seharinya, setiap kelompok memproduksi 7 gram emas dan dibantu mesin dompeng," kata Tri Budiarto di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, aktivitas PETI mulai merambah kompleks Makam Juang Mandor diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1980an. Namun dalam sejarahnya, PETI di Kalbar sudah ada sejak abad 18 secara kecil-kecilan dari sungai ke sungai oleh orang Tionghoa. Komunitas penambangan terbesarnya di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Dinas Pertambangan, menurut Tri, pernah membagikan alat penghisap merkuri di kawasan PETI Mandor, namun hingga kini tidak diketahui secara pasti apakah alat yang disebut mercury retor tersebut dipergunakan oleh masyarakat penambang. Ia menduga alat itu tidak berguna, karena saat dibagikan kepada penambang tidak disertai dengan penjelasan cara penggunaan alat tersebut, sehingga penambang enggan memakainya.

Kompleks Makam Juang Mandor merupakan kawasan konservasi yang pengawasannya di bawah kewenangan Departemen Kehutanan RI, melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sementara itu, seorang Peneliti Sejarah Kalbar, Sudarto, 73, mengatakan, penambangan emas di Kalbar sudah berlangsung sejak 1830 dengan lokasi Mandor dan Monterado. Ia mengatakan asal mula penambangan emas dilakukan oleh warga Tionghoa atas seizin Sultan Pontianak.
Mengenai kaitannya dengan lokasi penambangan emas yang berada di dalam kompleks Makam Juang Mandor, menurut Sudarto aktivitas itu lebih dahulu muncul dan baru disusul adanya pembangunan kompleks makam.

Adalah Gubernur Kalbar, Kadarusno, pada tahun 1977 membangun kompleks makam karena mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan ratusan tulang tengkorak manusia yang menjadi korban pembantaian tentara Jepang pada kurun waktu antara 1942-1944 di bekas lokasi penambangan emas.

Diperkirakan tulang itu muncul karena pasir yang tergerus setelah adanya aktivitas penambangan. Tulang kemudian dikumpulkan dan dibangunlah kompleks pemakaman massal dengan 10 lokasi terpisah. "Jadi keberadaan penambangan emas sudah lebih dahulu daripada kompleks makam itu," jelasnya.

Ia mengatakan, penambangan emas terjadi secara alamiah karena Kalbar dikenal sebagai daerah penghasil bahan galian tersebut. Para penambang tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menghargai nilai sejarah yang ada. Karena mereka merupakan para pekerja (buruh) yang tidak mengerti di lokasi penambangan itu terdapat situs.

Menurutnya lagi, Makam Juang Mandor yang dibangun sejak tahun 1977, dalam perjalanan waktu yang ada tidak mengalami perubahan berarti. Gubernur Parjoko yang memimpin pemerintahan di Kalbar tahun 1988-1993 pernah menyatakan kepadanya agar membuat buku mengenai peristiwa Mandor sehingga generasi penerus bisa mengetahui sejarah itu.

Sudarto yang saat itu masih menjadi guru pada SMA Santo Paulus Pontianak, menyarankan Gubernur Parjoko agar menunda rencana itu karena belum banyak informasi yang bisa menjadi literatur untuk menuliskan sejarah tersebut dalam sebuah buku.

"Saat ini saya dan teman-teman masih mengumpulkan arsip yang ada. Arsip dicari hingga ke Belanda. Karena di sini tidak ada arsip dan menjadi kebiasaan kita, arsip penting yang ada malah 'dikilo' (dijual perkilogram-red)," kata Sudarto yang juga menjadi Konsultan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kalbar.

MASYARAKAT KALBAR HANYA PERLU PENGAKUAN JEPANG ATAS PERISTIWA MANDOR

Pontianak, 28/6 (ANTARA) - Berbagai pihak di Kalimantan Barat menyatakan peringatan Hari Berkabung Daerah pada setiap 28 Juni guna mengenang kekejaman Jepang di daerah tersebut yang membunuh sekitar 21.037 orang hanya sebagai simbol, yang terpenting adalah adanya pengakuan Pemerintah Jepang baik secara moril maupun politik atas pembantaian yang pernah terjadi.

"Ini hanya simbol saja. Kita menunggu pengakuan Jepang atas peristiwa itu," kata salah satu Ketua Yayasan Bhakti Suci, Rudy Lesmana, saat ditemui seusai Upacara Peringatan Hari Berkabung Daerah di Makan Juang Mandor, Kabupaten Landak, Kamis.

Menurut ia, pengakuan itu menjadi penting bagi ahli waris korban pembunuhan yang dilakukan tentara Jepang pada sekitar tahun 1942-1944. Mereka yang dibunuh oleh Jepang, di antaranya adalah pejuang, tokoh masyarakat/agama, cendikiawan, dan wartawan, serta pengusaha.

Karena itu menyangkut pertanggungjawaban moril. Hal senada juga disampaikan Pemerhati Sejarah, Syafaruddin Usman, bahwa pengakuan secara moral dan politis merupakan permintaan yang layak disampaikan warga Kalbar saat ini. Ia memperkirakan 75 persen korban pembantaian merupakan warga Tionghoa.

Rudy Lesmana menambahkan, adanya peringatan HBD merupakan peringatan bagi semua bangsa di dunia agar jangan semena-mena dengan bangsa lain.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Bhakti Suci, Ateng Sanjaya, menyatakan, banyaknya korban yang gugur karena kejahatan tentara Jepang saat zaman kemerdakaan, merupakan simbol kesatuan antaretnis yang ada di Kalbar.

"Kita bisa mengetahui di sini, ada banyak etnis yang menjadi korban Jepang. Mereka dikubur pada satu tempat, bercampur menjadi satu dan tidak ada perbedaan. Itu merupakan simbol harmonisasi di antara suku bangsa yang ada," katanya.

Peringatan HBD Kalbar yang berlangsung di Makam Juang Mandor, dihadiri ribuan orang, termasuk keluarga para korban.

Seorang pengunjung makam, Lim Bak Jue, 68, sebanyak 8 anggota keluarganya yang terdiri dari dua paman dan enam saudara sepupu telah menjadi korban. Mereka itu terdiri dari Lim Hak Sio, Lim Keng Tie, Lim Bak Cui, Lim Bak Kim, Lim Bak Khim, Lim Bak Song, Lim Bak Chai, dan Lim Bak Huat.

Keluarga besar ini merupakan pengusaha Tionghoa di Kota Pontianak yang bertempat tinggal di jalan Kapuas Besar. Keluarga besarnya pemilik PT Lim Lang Hiang dengan bisnis meliputi pabrik es batu, perkebunan karet, dan bioskop "Excellent" (bioskop pertama yang berdiri di Pontianak).

Lim Bak Jue bersama cucu dari Lim Bak Kim, Lim Hiok alias Heryanto, 50, pada setiap tahunnya, baik diundang maupun tidak oleh pemerintah daerah selalu melakukan ziarah ke Makam Juang Mandor.

"Saat peristiwa itu, saya masih berusia 4 tahun. Sehingga belum tahu apa-apa. Tetapi telah mendengar cerita dari orang tua," kata Lim Bak Jue.

Senada dengan lainnya, ia pun menilai apa yang ada di Makam Juang Mandor
saat ini hanya sebagai simbol yang untuk dikenang tetapi tidak untuk diratapi. Peristiwa masa lalu yang buruk, hendaknya dilupakan dan menjadi pelajaran.

Dalam peringatan HBD, Gubernur Kalbar Usman Ja'far memimpin upacara yang digelar di depan pintu masuk makam. Rombongan gubernur juga berkeliling ke kompleks makam yang tersebar di 10 lokasi dengan ukuran makam 10 meter dan lebar 4 meter.

Sebanyak 48 foto korban dipajang di pintu masuk makam. Di antaranya, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Alkadri dan tiga anaknya, Pangeran Agung, Pangeran Adi Pati, dan Syarifah Maimunah Alkadrie, Pangeran Mempawah Muhammad Taufik, Panembahan Sintang Reden Abdul Bahry Danu Perdana, menantu Sultan Pontianak Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, juru tulis Swapraja, Yusuf Bin Abubakar Alqadrie, Kepala Rumah Sakit Mempawah Dr Rubini dan Istri, dan sejumlah nama lain yang tercatat sebagai pedagang, wartawan, tokoh perempuan, dll.